|
|
BAGIAN MUTASI DALAM NEGERI
Bagian Mutasi Dalam
Negeri mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi Kepangkatan
dan mutasi pegawai di lingkungan Departemen.
Dalam melaksanakan
tugasnya, Bagian Mutasi Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:
| a. |
pelaksanaan kebijakan teknis urusan administrasi kepangkatan,
kenaikan gaji berkala dan mutasi pegawai di dalam negeri. |
| |
|
| b. |
pelaksanaan kebijakan teknis penilaian prestasi kerja pegawai. |
Bagian Mutasi Dalam
Negeri terdiri dari:
| a. |
Sub
Bagian Mutasi Dalam Negeri I |
| |
|
| b. |
Sub
Bagian Mutasi Dalam Negeri II |
| |
|
| c. |
Sub
Bagian Mutasi Dalam Negeri III |
| |
|
| d. |
Sub
Bagian Mutasi Dalam Negeri IV |
| 1. |
Sub
Bagian Mutasi Dalam Negeri I mempunyai tugas melakukan kegiatan
program pelaksanaan kebijakan teknis urusan administrasi kenaikan
pangkat dan golongan, gaji berkala, mutasi pegawai dalam negeri dan
penilaian prestasi kerja pegawai untuk Sekretariat Jenderal,
Inspektorat Jenderal, Staf Menteri, dan Direktorat Jenderal Asia
Pasifik dan Afrika. |
| |
|
| 2. |
Sub
Bagian Mutasi Dalam Negeri II mempunyai tugas melakukankegiatgan
program pelaksanaan kebijakan teknis urusan administrasi kenaikan
pangkat dan golongan, gaji berkala, mutasi pegawai dalam negeri dan
penilaian prestasi kerja pegawai untuk Direktorat Jenderal Amerika
dan Eropa, Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, dan
Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler. |
| |
|
| 3. |
Sub
Bagian Mutasi Dalam Negeri III mempunyai tugas melakukan kegiatan
program pelaksanaan kebijakan teknis urusan administrasi kenaikan
pangkat dan golongan, gaji berkala, mutasi pegawai dalam negeri dan
penilaian prestasi kerja pegawai untuk Direktorat Jenderal
Multilateral, Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan. |
| |
|
| 4. |
Sub Bagian Mutasi Dalam Negeri IV mempunyai tugas melaksanakan
kegiatan program pelaksanaan kebijakan teknis urusan administrasi
kenaikan pangkat dan golongan, gaji berkala, mutasi pegawai dalam
negeri dan penilaian prestasi kerja pegawai untuk Direktorat
Jenderal Kerjasama ASEAN, dan Direktorat Jenderal Informasi,
Diplomasi Publik dan Perjanjian Internasional serta pegawai
Perwakilan. |
|